Gejolak Politik dan Regulasi Terhadap Gejolak Ekonomi di Indonesia

Posted in Uncategorized on April 9, 2009 by osanug

Beberapa bulan sebelum terjadinya krisis di tahun 1997 seluruh dunia termasuk Bank Dunia dan IMF memuji-muji prestasi ekonomi Asia Timur, termasuk Indonesia. Bahkan dikatakan bahwa ekonomi negeri ini secara fundamental sehat dan kuat. “Fundamental ekonomi Indonesia, basically sound,” kata Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus, Oktober 1997.
Para pejabat dalam negeri, termasuk media massa, tak ketinggalan pula membanggakan diri dengan julukan “Macan Baru Asia”, sambil tak lupa menggelar prestasi pembangunan ekonomi dengan sejumlah parameter baku seperti angka tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto (PDB), laju inflasi, dan sebagainya.
Namun ternyata, semua prestasi yang dibanggakan itu seperti tak ada artinya tatkala nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS jatuh terjerembab di bursa valas internasional. Bak hamparan padi bernas yang dibangga-banggakan petaninya, lantas tiba-tiba porak poranda diterjang gelombang banjir. Ditambah lagi dengan gejolak politik di Indonesia yang semakin menambah parah terhadap gejolak ekonomi moneter di Indonesia.. semua kebijakan yang mulanya mutlak dibanggakan oleh seluruh kalangan masyarakat menjadi tidak berarti dan saat itu menjadi sejarah baru yang menambah bukti bahwa gejolak politik dan regulasi terhadap gejolak ekonomi moneter sangatlah berpengaruh dan dua hal itu tak dapat dipisahkan aeakan menjadi satu kesatuan yang utuh.

1. Pengertian tentang Politik dan Regulasi
Menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes dalam buku Abdulwahab-Al-Affendy (1998 : h. 9-10) Politik itu berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan timbul karena 3 cara :
1. Kekuasaan karena kuat secara fisik, atau identik hukum rimba dimana yang kuat akan menguasai yang lemah dalam suatu wilayah jajahannya.
2. Kekuasaan karena rasional pemikiran, yaitu pertimbangan atas pemikiran seperti baik atau buruk, sejahtera atau tidak, untung apa rugi dan sebagainya.
3. Kekuasaan karena adanya upaya untuk mendapatkan harapan hidup yang baik di dunia dan akhirat.
Jadi titik puncak dari pengertian kekuasaan menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes adalah kebenaran. Pengertian politik yang hakiki adalah setiap upaya untuk mencapai kekuasaan hendaknya digunakan dalam menegakkan kebenaran.
Menurut buku Abdul Muis (2000 : h. 6) Politik adalah segala upaya yang dilakukan dengan cerdas, pintar, licik dengan tujuan untuk menguasai masyarakat dan negara.
Upaya politik akan menghasilkan kekuasaan, pimpinan yang memegang kekuasaan akan menjalankan segala peraturan yang disebut dengan Regulasi. Pengertian regulasi secara lengkap adalah :
Menurut Prof. DR. Isang Gonarsyah (2001) PPs-IPB, regulasi adalah “upaya sadar oleh individu atau kelompok individu untuk mempengaruhi sikap dari individu atau organisasi lainnya. Sifat regulasi berusaha membatasi prilaku sesorang atau kelompok.
Menurut Stigler regulasi adalah tanggapan pemerintah atas permintaan regulasi oleh kelompok-kelompok orang atau lapisan masyarakat agar kepentingannya terpenuhi walau terkadang merugikan kelompok lain.
2. Pengertian tentang Ekonomi Moneter
Ekonomi moneter adalah ekonomi yang membahas tentang peredaran uang, nilai tukar, suku bunga, indeks harga saham, kebijakan harga, tingkat inflasi dan lain-lain. Dalam makalah ini hanya akan dibahas beberapa dari indikator moneter diatas sebagai berikut :
a. Pengertian tentang Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing (Foreign Exchange Rate)
Perdagangan yang dilakukan antara dua negara tidaklah semudah yang dilakukan dalam satu negara, karena mesti memakai dua mata uang yang berbeda misalnya antara negara Indonesia dan Amerika Serikat, Pengimpor Amerika harus membeli rupiah untuk membeli barang-barang dari Indonesia. Sebaliknya Pengimpor Indonesia harus membeli Dollar Amerika untuk menyelesaikan pembayaran terhadap barang yang dibelinya di Amerika. Menurut Sadono Sukirno (1976 h. 292) besarnya jumlah mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs mata uang asing.
Besarnya keinginan untuk mendapatkan suatu mata uang dalam kajian makalah ini bukanlah untuk menyimpannya tapi untuk digunakan bagi membayar pembelian barang-barang dari luar negeri, maka sifat permintaannya berkaitan erat dengan sifat permintaan ke atas barang-barang dari luar negeri tersebut, bila harga-harga lebih mahal maka permintaannya berkurang atau sebaliknya, bila harga-harga lebih murah maka permintaannya akan bertambah.
Beberapa faktor penting yang mempunyai pengaruh atas perubahan kurs pertukaran menurut Sadono Sukirno (1976 h. 296) adalah : 1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat. Bila penduduk suatu negara lebih menyukai barang-barang dari negara lain maka nilai mata uang asing tersebut akan semakin naik.
2. Perubahan harga dari barang-barang ekspor. Semakin tinggi harga barang yang akan diekspor, semakin turun nilai mata uang pengekspor tersebut.
3. Kenaikan harga-harga umum (inflasi). Semakin tinggi tingkat inflasi negara pengeskpor semkain turun nilai mata uang negara tersebut.
4. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. Semakin tinggi tingkat bunga investasi di negara tersebut semakin tinggi nilai mata uang negara tersebut.
5. Perkembangan ekonomi. Semakin banyak nilai ekspor suatu negara semakin kuat nilai mata uang negara tersebut.
b. Pengertian Pasar Modal
Pengertian pasar modal sering disamakan dengan pasar uang. Pada hal kedua pasar tersebut memiliki perbedaan yang jelas yaitu :
Pasar Uang menurut Sirait (1995: h.365) adalah pasar abstrak yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito, surat berharga (commercial paper) meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
Pengertian pasar modal adalah :
Pasar modal menurut Sirait (1995:365) adalah pasar konkrit atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka waktu satu tahun ke atas.
Pasar modal menurut Scott dalam Dahlan Sirait (1995:h.365) adalah pasar untuk dana jangka panjang dimana saham biasa, saham preferen dan obligasi diperdagangkan.
Dari pengertian di atas dapat dilihat perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal. Pasar uang berkaitan dengan dana jangka pendek sedangkan pasar modal berkaitan dengan dana jangka panjang yaitu 1 tahun ke atas.
Pengertian pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang dalam bentuk obligasi atau saham. (Drs.Soemasono, 1995 :h.37). Menurut Sharpe at al (1995:h.9), cara untuk membedakan pasar sekuritas berhubungan dengan jangka waktu aset finansial. Pasar uang (money market) biasanya meliputi aset finansial yang memiliki jangka waktu satu tahun atau kurang, sedangkan pasar modal (capital market) meliputi aset finansial yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.
Menurut pengertian di atas maka surat hutang departemen keuangan diperdagangkan di pasar uang dan obligasi pemerintah diperdagangkan di pasar modal.
3. Politik Regulasi dan Ekonomi
Menurut Rachbini (2000 : h. 22) antara politik regulasi dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Politik erat kaitannya dengan kekuasaan yang dapat menguasai sumber daya ekonomi. Untuk membangun ekonomi suatu masyarakat, harus memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan secara politik ditingkat pembuat kebijakan itu sendiri.Menurut Daniel W. Bromley , Etika menekankan pada persepsi kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kinimaupun mendatang. Hukum menekankan pada penerapan kekuatan kolektif untuk melaksanakan ethical consensus yang telah disepakati. Sementara itu, ilmu ekonomi menekankan pada perhitungan untung rugi yang didasarkan pada etika dan landasan hukum suatu negara. Politik Hukum Ekonomi menjadi konsensus untuk mengatur kegiatan ekonomi agar mencapai tujuannya. Namun, tidak jarang Politik Hukum Ekonomi yang dibuat berdasarkan konsensus sepihak dengan kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi distorsi bagi perekonomian.
4. mengatasi permasalahan dalam pembangunan politik Tujuan pembangunan politik adalah menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan disegala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik yang dinamis dan mampu mengakomodasikan setiap perubahan kepentingan serta aspirasi rakyat dan perkembangan lingkungan strategis regional maupun nasional.
Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka strategi kebijakan pembangunan politik yang ditetapkan adalah: 1.Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik
Program ini bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik yang dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Peningkatan peran lembaga legislatif
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mampu menjabarkan aspirasi rakyat, terciptanya mekanisme kontrol yang efektif, mendorong proses demokratisasi serta menciptakan iklim yang mendukung terwujudnya sikap keterbukaan dan tanggung jawab. 3.Fasilitasi atau dukungan penyelenggaraan pemilu dan sosialisasi sistem pemilu
Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberikan peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan didaerah, serta sosialisasi sistem pemilu yang telah disepakati kepada masyarakat.

Mungkinkah Pemilu Akan Membawa Perubahan di Negeri Ini

Posted in Uncategorized on Maret 22, 2009 by osanug

ktBulan depan pesta demokrasi akan dimulai akankah dari calon2 pemimpin akan membawa perubahan bagi negeri ini. Dari penilaian saya bila setiap pergantian tahta kepemimpinan selalu saja terjadi sebuah perubahan kebijakan – kebijakan dan tidak selalu menilai kebijakan mana yang perlu diganti tapi asal ganti selama itu menguntungkan bagi individu masing – masing maka dari itu negeri ini hanya berubah dalam sebuah kebijakan – kebijakannya saja tapi untuk tingkat kemakmuran tak pernah berubah selalu saja sama atau malah mundur. Seandainya saja mereka mampu meneliti dengan benar tentang kebijakan mana yang diteruskan atau kebijakan mana yang harus diganti serta program – program mana yang harus ditruskan atau dihentikan tanpa memandang dari aspek kepentingan pribadi mungkin negeri ini akan mengalami sedikit perubahan yang lebih cemerlang.

Tulisan diatas adalah pendapat saya tentang perubahan negeri ini pasca pemilu. sekarang bagaimana pendapat anda tentang ini.kampanyedamaipemiluindonesia20091

Nasionalisme di Indonesia

Posted in Uncategorized on Maret 21, 2009 by osanug

Sama seperti agama, nasionalisme diprediksikan akan lenyap sejalan dengan semakin sebuah negara menjadi modern. Menurut Ian Adams, para ilmuwan politik Amerika Serikat era 1970–1980-an mempertahankan tesis semacam ini karena mereka melihat bahwa pertama, hasrat untuk bersatu sebagai bangsa (nationalist passion) hanyalah salah satu tahap menuju sebuah negara modern yang liberal dan demokratis di mana kepentingan-kepentingan yang lebih pragmatik dan individual akan lebih mendominasi corak kehidupan masyarakat dibanding kebutuhan akan penegasan diri dalam sebuah identitas nasional (Ian Adams, Political Ideology Today, 1995: 83).

Kedua, nationalist passion kalah bersaing dengan menguatnya politik identitas di mana orang mengidentifikasi diri tidak lagi dengan sebuah bangsa, tetapi dengan sebuah etnis atau agama tertentu. Tesis ini seakan menemukan kebenaran ketika satu persatu negara bagian Uni Soviet melepaskan diri dan menjadi negara merdeka berdasarkan kesamaan etnis dan agama.

Ketiga, hasrat untuk bersatu sebagai bangsa kehilangan raison d’être ketika diterjang gelombang globalisasi. Di sini orang mempertanyakan relevansi nasionalisme ketika batas-batas wilayah negara menjadi semakin kabur dan negara-negara “terpaksa” masuk menjadi anggota dari “a borderless society” karena tuntutan atau dikte pasar bebas dan liberalisasi ekonomi (bdk I Wibowo dkk, Neoliberalisme, Cindelaras, 2003: 326–331).

Dalam konteks pemikiran semacam ini, apakah nasionalisme Indonesia pun akan segera berakhir? Pertanyaan ini relevan untuk didiskusikan ketika kita akan merayakan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, ketika para pemuda Indonesia bertekad untuk berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu, Indonesia.

Tidak Cukup Hanya Hasrat Untuk Bersatu

Kita belajar dari sejarah bahwa telah ada banyak sekali organisasi kepemudaan sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, sebut saja Jong Java, Jong Sumatera, Jong Selebes, Jong Ambon, dan sebagainya. Meskipun demikian, nationalist passion yang sifatnya etnis dan kedaerahan ini justru semakin melemah sejalan dengan mengentalnya kesadaran akan keindonesiaan sebagai sebuah “identitas baru” vis-a-vis pengalaman kolektif berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah. Perjuangan organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) di Indonesia dan Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda yang eksplisit memperjuangkan kemerdekaan Indonesia jelas menunjukkan adanya kristalisasi pengalaman keindonesian ini, dengan puncaknya adalah pernyataan tekad satu bangsa, satu tanah air dan satu bangsa Indonesia.

Demikianlah, pengalaman penderitaan dan diskriminasi oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama selama tahun 1830–1870, telah melahirkan sebuah kesadaran dan pengalaman bersama sebagai masyarakat terjajah, kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa terjajah (Sartono Kartodirdjo, Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. 1993: 58-64). Karena itu, nasionalisme Indonesia adalah sebuah nasionalisme bentukan, sebuah kesadaran akan identitas bangsa sebagai hasil konstruksi karena pengalaman penderitaan dan diskriminasi oleh bangsa kolonial Belanda. Itulah nasionalisme Indonesia, yakni sebuah penegasan akan identitas diri versus kolonialisme-imperialisme.

Kesadaran sebagai bangsa yang adalah hasil konstruksi atau bentukan mengandung kelemahan internal yang serius ketika kolonialisme dan imperialisme tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Karena itu, nasionalisme kita akan ikut lenyap jika kita berhenti mengkonstruksi atau membentuknya—tanpa harus menyebutnya sebagai sebuah nasionalisme baru.

Pertama, beberapa pengalaman kolektif seharusnya menjadi “roh baru” pembangkit semangat nasionalisme Indonesia. Misalnya, keberhasilan para siswa kita dalam olimpiade Fisika, Kimia, Biologi atau Matematika di tingkat regional dan internasional, keberhasilan atlet menjadi juara dunia (tinju), prestasi pemimpin kita menjadi menteri ekonomi terbaik di Asia (Dr. Sri Mulyani Indrawati) dan seterusnya. Sebaliknya, pengalaman dicemoh dan direndahkan sebagai bangsa terkorup, sarang teroris atau bangsa pengekspor asap terbesar seharusnya memicu kita untuk berubah dan tampil sebagai bangsa terpandang.

Kedua, negara Indonesia sangat plural. Identifikasi sebuah kelompok etnis atau agama pada identitas kolektif sebagai bangsa hanya mungkin terjadi kalau negara mengakui, menerima, menghormati, dan menjamin hak hidup mereka. Masyarakat akan merasa lebih aman dan diterima dalam kelompok etnis atau agamanya ketika negara gagal menjamin kebebasan beragama—termasuk kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah, persamaan di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya.

Nasionalisme Kita Harus Bersifat Liberal

Nasionalisme bisa dipraktikkan dalam sebuah sistem pemerintahan sosialis, komunis, ultranasionalis, etnis, atau liberal-demokratis. Masyarakat Indonesia yang sangat plural ini akan menjadi ancaman serius bagi nasionalisme jika negara kebangsaan yang kita bangun bersifat sosialis, ultranasionalis a la nazisme Jerman dan fasisme Italia, atau komunis. Alasannya sederhana, hak individu akan kebebasan, otonomi dan kesetaraan (equality) dalam masyarakat dirampas oleh negara dalam sistem pemerintahan sosialis, komunis, dan ultranasionalis (Ian Adams, 1995: 82).

Sementara itu, nasionalisme etnis hanya akan menghasilkan sebuah sistem pemerintahan etnosentris yang anti pluralisme, anti hak-hak liberal dan demokratis warga negara sebagaimana termuat dalam pasal 28A – 28J UUD 1945. Nasionalisme etnis juga akan melahirkan praktik politik yang diwarnai oleh “diktator mayoritas” dan pembelengguan hak-hak kaum minoritas (Roger Eatwell dkk, Political Ideologies Today, 2001: 162–166).

Tantangan bagi nasionalisme Indonesia ke depan adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah negara kebangsaan yang bersifat liberal-demokratis di mana hak-hak dasar setiap warga negara diakui, dihormati, dan dijamin, di mana hukum ditegakkan secara pasti dan adil, di mana negara mewujudkan kesejahteraan umum, dan sebagainya. Itulah alasan dasar tekad para pemuda 78 tahun yang lalu, yakni menjadi satu Indonesia demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.